Kualan Hilir – Pelaksanaan kegiatan pembersihan dan pemangkasan pohon serta semak belukar yang berada di sekitar jalur Jaringan Tegangan Menengah (JTM) telah dilaksanakan dari tanggal 13 - 15 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam menjaga keandalan pasokan listrik sekaligus mengurangi potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pepohonan yang tumbuh terlalu dekat dengan jaringan listrik.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, sejumlah ranting dan pohon telah dipangkas kemudian dikumpulkan di sisi jalan agar tidak lagi mengganggu ruang bebas jaringan listrik. Kondisi ini diharapkan dapat meminimalkan risiko gangguan listrik, terutama saat musim hujan yang sering disertai angin kencang.

Pepohonan yang tumbuh terlalu dekat dengan kabel listrik memiliki potensi menimbulkan berbagai risiko. Ranting yang menyentuh konduktor dapat menyebabkan hubungan singkat (korsleting), pemadaman listrik, bahkan memicu kebakaran. Selain itu, pohon yang tumbang akibat cuaca ekstrem juga dapat merusak jaringan listrik dan membahayakan keselamatan masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah Desa Kualan Hilir mengimbau seluruh masyarakat agar secara rutin memperhatikan kondisi pohon di sekitar rumah maupun lahan yang berada di dekat jaringan listrik. Penanaman pohon sebaiknya memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik, sehingga ketika pohon tumbuh besar tidak mengganggu jalur distribusi tenaga listrik.

Berdasarkan ketentuan keselamatan, pohon sebaiknya memiliki jarak minimal sekitar 3 meter dari konduktor (kabel) terluar jaringan listrik. Dengan menjaga jarak tersebut, risiko gangguan terhadap jaringan dapat ditekan sehingga pasokan listrik tetap andal dan aman.

Selain aspek keselamatan, terdapat ketentuan hukum yang mengatur larangan melakukan tindakan yang menyebabkan terganggunya penyediaan tenaga listrik. Masyarakat diharapkan ikut menjaga jaringan listrik sebagai fasilitas umum yang dimanfaatkan bersama serta tidak membiarkan pohon atau tanaman membahayakan jaringan tersebut.

Pemerintah Desa Kualan Hilir mengajak seluruh warga untuk terus berpartisipasi menjaga lingkungan sekitar jaringan listrik. Apabila menemukan pohon yang berpotensi menyentuh atau membahayakan jaringan listrik, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada Pemerintah Desa Kualan Hilir atau pihak PLN agar dapat ditangani dengan aman oleh petugas yang berwenang.

Melalui kepedulian dan kerja sama seluruh masyarakat, diharapkan Desa Kualan Hilir dapat terus mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, serta memiliki pasokan listrik yang andal untuk mendukung aktivitas sehari-hari. 

"Pohon Tumbuh, Listrik Terganggu, Bahaya Mengintai. Mari jaga jarak aman pohon dari jaringan listrik demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama."

Kualan Hilir, 08/11/2025 — Pemerintah Desa Kualan Hilir bersama masyarakat dan petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) melaksanakan kegiatan pengukuran lahan hutan lindung yang berada di kawasan Bukit Serangkang, Dusun Setontong.

Lahan yang diukur merupakan Hutan Cadangan atau Tanah Pekarangan Adat milik masyarakat Desa Kualan Hilir, dengan estimasi luas mencapai ± 360 hektar. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kejelasan batas wilayah adat serta mendukung upaya pelestarian kawasan hutan yang memiliki nilai ekologis dan sosial penting bagi masyarakat setempat.

Batas Wilayah Pengukuran

Dalam kegiatan pengukuran ini, batas-batas wilayah yang menjadi acuan adalah sebagai berikut:

• Sebelah Utara: Berbatasan dengan lahan kebun masyarakat.

• Sebelah Selatan: Berbatasan dengan kebun sawit milik PT. Asia Mukti Lestari.

• Sebelah Timur: Berbatasan dengan kebun sawit milik PT. Asia Mukti Lestari.

• Sebelah Barat: Berbatasan dengan lahan kebun masyarakat.

Dengan penetapan batas ini, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih lahan antara masyarakat dan pihak perusahaan di sekitar kawasan tersebut.

Pelaksanaan dan Partisipasi

Kegiatan pengukuran ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, antara lain Perangkat Desa Kualan Hilir, para Ketua RT, dan petugas BPN yang melakukan pengambilan data koordinat menggunakan alat ukur geospasial.

Partisipasi aktif masyarakat dan tokoh adat menjadi bagian penting dari kegiatan ini. Masyarakat turut menunjukkan batas-batas yang telah lama diakui secara adat sehingga hasil pengukuran dapat mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Kepala Desa Kualan Hilir menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Menurut beliau, hasil pengukuran ini akan menjadi dasar penting dalam penataan ruang desa, perlindungan kawasan hutan adat, serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berwawasan lingkungan.

Manfaat Bagi Desa dan Masyarakat

Melalui kegiatan pengukuran ini, Desa Kualan Hilir kini memiliki data spasial yang lebih akurat terkait keberadaan Hutan Cadangan/Tanah Pekarangan Adat. Data ini akan sangat berguna dalam berbagai keperluan, seperti:

• Menetapkan kawasan lindung dan wilayah adat secara sah.

• Mencegah potensi konflik batas lahan di kemudian hari.

• Menjadi acuan dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal.

• Mendukung program desa hijau dan pelestarian lingkungan.

Penutup

Dengan terlaksananya kegiatan pengukuran ini, Pemerintah Desa Kualan Hilir menunjukkan komitmen untuk melindungi kawasan hutan adat dan memastikan bahwa pengelolaan lahan di wilayahnya berjalan secara tertib, adil, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata kerja sama yang baik antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga pemerintah dalam menjaga kelestarian alam serta memperkuat identitas dan hak-hak masyarakat adat di Desa Kualan Hilir.

Pontianak, 17 Juli 2025 — Pemerintah Kabupaten Ketapang terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui program pemekaran wilayah. Bertempat di ruang pertemuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Barat, telah dilaksanakan penyerahan Peraturan Bupati dan verifikasi dokumen 10 desa persiapan, termasuk salah satunya Desa Meraban.

Acara ini dihadiri oleh pejabat DPMD Provinsi Kalimantan Barat, perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Ketapang, dan tim fasilitasi pemekaran desa. Dalam kesempatan tersebut, diserahkan secara resmi dokumen legal berupa Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pembentukan desa-desa persiapan.

Desa Meraban, yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administratif Desa Kualan Hilir, kini memasuki tahap persiapan sebagai desa mandiri. Pemekaran ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta memperkuat identitas lokal.

Perwakilan dari Kabupaten Ketapang menyampaikan bahwa seluruh proses pemekaran telah melalui tahapan evaluasi teknis, administrasi, dan kajian akademis sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses ini juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat, mulai dari musyawarah desa hKetapang, 17 Juli 2025 — Pemerintah Kabupaten Ketapang terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui program pemekaran wilayah. Bertempat di ruang pertemuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Barat, telah dilaksanakan penyerahan Peraturan Bupati dan verifikasi dokumen 10 desa persiapan, termasuk salah satunya Desa Meraban.

Acara ini dihadiri oleh pejabat DPMD Provinsi Kalimantan Barat, perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Ketapang, dan tim fasilitasi pemekaran desa. Dalam kesempatan tersebut, diserahkan secara resmi dokumen legal berupa Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pembentukan desa-desa persiapan.

Desa Meraban, yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administratif Desa Kualan Hilir, kini memasuki tahap persiapan sebagai desa mandiri. Pemekaran ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta memperkuat identitas lokal.

Perwakilan dari Kabupaten Ketapang menyampaikan bahwa seluruh proses pemekaran telah melalui tahapan evaluasi teknis, administrasi, dan kajian akademis sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses ini juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat, mulai dari musyawarah desa hingga pembentukan panitia pemekaran.

“Kami berharap Desa Meraban dan desa-desa persiapan lainnya dapat segera memenuhi kriteria sebagai desa definitif dan menjadi contoh keberhasilan pemekaran yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat,” ujar salah satu pejabat yang hadir.

Acara ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pemerintahan desa di Ketapang, khususnya dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan memperkuat kapasitas desa sebagai ujung tombak pelayanan publik.

ingga pembentukan panitia pemekaran.

“Kami berharap Desa Meraban dan desa-desa persiapan lainnya dapat segera memenuhi kriteria sebagai desa definitif dan menjadi contoh keberhasilan pemekaran yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat,” ujar salah satu pejabat yang hadir.

Acara ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pemerintahan desa di Ketapang, khususnya dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan memperkuat kapasitas desa sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Kualan Hilir, 10 Juli 2024 - UPT Balai Pelaksana Penyuluhan (BPP) Simpang Hulu, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Ketapang, melaksanakan kegiatan penyegaran data kelompok tani di Desa Kualan Hilir. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Desa Kualan Hilir dan dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan anggota kelompok tani setempat.

Penyegaran data ini bertujuan untuk memperbaiki, memperbarui, dan menertibkan data kelompok tani agar tetap akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan data yang valid, diharapkan setiap program pemerintah di bidang pertanian dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani.

Dalam sambutannya, perwakilan penyuluh pertanian lapangan mengajak para peserta untuk aktif mendukung pendataan ini. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat komunikasi antara kelompok tani dengan pemerintah desa serta penyuluh pertanian.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para petani di Desa Kualan Hilir semakin siap menghadapi tantangan sektor pertanian ke depan dengan perencanaan program kerja yang lebih tertata dan berbasis data yang akurat.

Kualan Hilir, 2 Juli 2025 - Pemerintah Desa Kualan Hilir resmi menerima kedatangan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Acara penerimaan ini dilaksanakan di halaman kantor desa dan dihadiri oleh Kepala Desa beserta jajaran perangkat desa, tokoh masyarakat, dan seluruh anggota kelompok KKN.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Kualan Hilir menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dipilihnya desa ini sebagai lokasi KKN. Beliau berharap kehadiran mahasiswa dapat membawa dampak positif dan membantu percepatan pembangunan di berbagai sektor. Selain itu, beliau juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung kegiatan mahasiswa selama tinggal di desa.

Setelah sambutan, acara dilanjutkan dengan sesi perkenalan mahasiswa. Masing-masing mahasiswa memperkenalkan diri dan menjelaskan program kerja yang akan dilaksanakan, di antaranya pendataan warga berbasis digital, pembuatan papan nama rumah warga, pendampingan belajar bagi anak-anak sekolah, serta kegiatan pemberdayaan UMKM lokal. Program-program ini diharapkan dapat mendukung visi desa untuk terus berkembang dan semakin mandiri.

Mahasiswa KKN juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan masyarakat setempat melalui pendekatan yang ramah dan partisipatif. Ketua kelompok KKN, Gabriel Hazel Irza Adhiputra , menyampaikan, “Kami berharap bisa memberikan kontribusi nyata bagi Desa Kualan Hilir dan belajar banyak dari masyarakat di sini. Kami mohon dukungan dan kerja samanya agar program-program kami dapat berjalan lancar.”

Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama di depan kantor desa sebagai simbol awal kebersamaan antara mahasiswa KKN dengan masyarakat Desa Kualan Hilir. Diharapkan, kerja sama ini dapat memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa sekaligus membawa manfaat nyata bagi seluruh warga desa.

Pada tanggal 26 Mei 2025 Pemerintah Desa Kualan Hilir mengadakan Rapat Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Desa Merah Putih yang diprakasai oleh BPD desa tersebut,  yang diikuti oleh Wrga Masyarakat setempat baik dari unsur BPD,Pemdes,Tokoh Adar,Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat lainnya, yang dihadiri 58 orang peserta musyawarah.

Diikuti oleh 19 Desa yang berada di Kabupaten Ketapang, kegiatan ini didukung oleh Pemrintah Kabupaten Ketapang 

Desa Kualan Hilir, 12 Agustus 2024 – Pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024, sebuah acara perpisahan yang penuh haru dan kebersamaan digelar di Pastoran Paroki Santo Yosef Meraban. Acara tersebut menandai berakhirnya masa Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) di Desa Kualan Hilir dan Paroki Meraban. Dalam suasana yang penuh dengan kehangatan, para mahasiswa KKN berpamitan dengan Pemerintah Desa Kualan Hilir, Pastor di Paroki Santo Yosef Meraban, Orang Muda Katolik (OMK), serta seluruh warga desa yang telah menjadi keluarga kedua bagi mereka selama beberapa bulan terakhir.

Acara Puncak yang Menyentuh

Acara dimulai dengan doa bersama yang dipimpin oleh Pastor Alle. Dalam doanya, Pastor Alle mengucapkan syukur atas kerjasama yang harmonis antara para mahasiswa KKN dengan warga desa dan mendoakan agar ilmu serta pengalaman yang telah didapatkan oleh para mahasiswa dapat bermanfaat bagi masa depan mereka.

Sambutan dari Pemerintah Desa

Kepala Desa Kualan Hilir, Bapak Laurensius Kiang, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mahasiswa KKN UAJY. “Kehadiran adik-adik mahasiswa di desa ini telah membawa banyak perubahan positif. Kami berharap tali silaturahmi ini tidak terputus meski program KKN telah usai,” ujar Bapak  dengan nada haru.

Warisan Tak Ternilai

Kepergian para mahasiswa KKN UAJY meninggalkan warisan tak ternilai di Kualan Hilir. Selain berbagai program yang telah mereka jalankan, yang meliputi sosialisasi dan pengajaran di SD dan SMP, update informasi data website, optimasi BUMDes, dan pembangunan infrastruktur, mereka juga meninggalkan kenangan manis dan hubungan yang erat dengan masyarakat desa.

Acara perpisahan ini bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan awal dari hubungan yang lebih panjang dan mendalam antara mahasiswa UAJY dengan Desa Kualan Hilir. Semua pihak berharap agar kolaborasi seperti ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih besar di masa depan.

Desa Kualan Hilir, 3 Agustus 2024 – Pada pagi hari yang cerah, perangkat desa dan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) bersatu padu dalam kegiatan "Jumat Bersih" yang berlangsung di Kantor Desa Kualan Hilir pada, Jumat, 2 Agustus 2024. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kebersihan dan kerapihan lingkungan sekitar kantor desa, serta mempererat hubungan antara perangkat desa dan mahasiswa.

Kegiatan ini dimulai dengan senam pagi yang diikuti oleh seluruh peserta. Senam pagi ini tidak hanya berfungsi sebagai pemanasan, tetapi juga sebagai ajang untuk membangun kebersamaan dan semangat kerja sama. Senyum dan tawa menghiasi wajah-wajah peserta yang antusias mengikuti setiap gerakan senam.

Setelah senam pagi, acara dilanjutkan dengan kerja bakti membersihkan lingkungan di sekitar kantor desa. Para perangkat desa dan mahasiswa KKN bekerja sama membersihkan area sekitar, mengumpulkan sampah, memotong rumput, dan merapikan taman. Mereka bekerja dengan penuh semangat dan kekompakan, menunjukkan bahwa gotong royong masih menjadi nilai yang kuat di masyarakat.

Selain kegiatan kebersihan, pemasangan umbul-umbul juga dilakukan untuk memperindah area kantor desa. Umbul-umbul ini tidak hanya menambah semarak suasana, tetapi juga memberikan kesan yang lebih rapi dan terorganisir. Para mahasiswa KKN dengan cekatan memasang umbul-umbul di berbagai titik strategis di sekitar kantor desa.

Kepala Desa Kualan Hilir, Bapak Lorensius Kiang, menyampaikan apresiasinya terhadap semangat dan dedikasi para peserta. "Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Selain membuat lingkungan kantor desa lebih bersih dan indah, kegiatan ini juga mempererat hubungan antara perangkat desa dan Mahasiswa yang sedang KKN di desa ini. Saya berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan secara rutin," ujarnya.

Mahasiswa KKN UAJY juga merasa senang dan bangga dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. "Kami sangat senang bisa berkontribusi langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini memberikan kami pengalaman berharga tentang pentingnya kebersihan lingkungan dan kerja sama tim," kata salah satu mahasiswa KKN, Joan.

Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, kegiatan "Jumah Bersih" di Kantor Desa Kualan Hilir berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar, perangkat desa dan Mahasiswa KKN UAJY. Selain itu dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sekitar.

Desa Kualan Hilir, 2 Agustus 2024 - Pemasangan plat nomor rumah di Desa Kualan Hilir berjalan dengan lancar. Program ini merupakan bagian dari program pemerintah desa yang bertujuan untuk meningkatkan pendataan dan memudahkan identifikasi rumah di desa tersebut.

Plat nomor rumah telah dibagikan kepada ketua RT masing-masing, yang kemudian mendistribusikannya kepada warga. Proses distribusi ini berlangsung lancar dan efisien, berkat kerjasama yang baik antara perangkat desa dan ketua RT.

Warga Desa Kualan Hilir menyambut baik pembagian plat nomor rumah ini. Proses pemasangan dilakukan dengan cepat dan efisien. Hingga saat ini, pemasangan plat nomor telah selesai dilakukan di banyak rumah di Desa Kualan Hilir. Warga desa menyambut baik kegiatan ini dan berpartisipasi aktif dalam pemasangan plat nomor rumah mereka.

Sekretaris Desa Kualan Hilir, Bapak Abel, menyatakan harapannya dengan adanya plat nomor rumah ini. "Kami berharap dengan adanya plat nomor rumah, pendataan warga menjadi lebih akurat dan pelayanan publik dapat lebih cepat dan tepat sasaran. Pemasangan plat nomor ini sudah lama menjadi rencana dan impian kami, dan kami sangat bersyukur bisa mewujudkannya dengan bantuan anak-anak KKN dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Mereka membantu memesan plat dari Jogja dan membawanya ketika kegiatan KKN di Desa Kualan Hilir berlangsung," ujar Bapak Abel.

Dengan nomor rumah yang jelas, diharapkan berbagai layanan publik seperti pengiriman surat, bantuan sosial, dan layanan darurat dapat lebih mudah dan cepat dilaksanakan. Selain itu, pemasangan plat nomor rumah juga diharapkan dapat membantu dalam upaya peningkatan keamanan di Desa Kualan Hilir. Pihak keamanan dapat lebih mudah dalam melakukan patroli dan memberikan bantuan saat dibutuhkan.

Program pembagian dan pemasangan plat nomor rumah ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah desa yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan warga. Pemerintah Desa Kualan Hilir berharap program ini dapat terus didukung oleh warga dan dilaksanakan dengan baik demi kemajuan desa dan kesejahteraan warganya.

Pemkab Ketapang, Kalbar luncurkan gerakan Ayo Sekolah yakni  gerakan pendidikan yang ditujukan pada anak usia sekolah  untuk mengurangi angka anak yang putus sekolah di daerah itu.

"Tujuan dari gerakan Ayo Sekolah ini  adalah untuk  meningkatkan pendidikan atau indeks pembangunan manusia di Ketapang. Kegiatan ini didukung   Dinas Pendidikan Provinsi dan pihak lain yang tidak mengikat," kata Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan SDM,  Maryadi Asmu'ie di Pendopo Bupati Ketapang, Rabu. 

Menurutnya, dengan adanya gerakan Ayo Sekolah maka pihaknya dapat mendata  apa yang menjadi persoalan selama ini, misalnya ada anak karena suatu hal tidak lagi bersekolah.

"Mungkin penyebabnya  karena masalah ekonomi keluarga atau persoalan lainnya. Permasalahan yang dihadapi anak-anak yang putus sekolah di daerah ini akan menjadi perhatian," ungkap Maryadi. 

Menurut dia, perhatian untuk mencegah anak putus sekolah tidak hanya tugas dari pemerintah tetapi juga unsur masyarakat dan swasta sehingga menjadi suatu gerakan bersama. 

"Makanya kita mengajak pihak swasta seperti perusahaan yang cukup banyak ada di Ketapang ini agar dapat membantu  supaya anak-anak di Ketapang tetap bersekolah," tutur Maryadi. 

Ia menambahkan, masih banyak orang tua yang beranggapan bahwa tidak sekolah juga bisa menjadi kaya. Pemahaman seperti itu seharusnya tidak ada lagi pada zaman kini karena pendidikan merupakan kunci bagi si anak untuk maju.

 "Menjadi kaya karena bersekolah atau tidak  merupakan  persoalan lain. Prinsipnya pendidikan merupakan kebutuhan bagi siapa saja khususnya anak usia sekolah," katanya. 

 
Pewarta: Subandi
Editor : Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA 2022 

Jalan Veteran Pontianak berubah mencekam ketika dua kelompok massa terlibat kericuhan di sepanjang jalan tersebut pada Minggu malam (18/12/2022). Para pengguna jalan bahkan terpaksa tak bisa melintasi jalan veteran karena ditutup pihak kepolisian demi keamanan dan keselamatan waraga. Dalam video yang beredar, sejumlah polisi tampak berjaga dan mengamankan kericuhan yang terjadi. Sejumlah warga merasa takut sekaligus bingung dengan penyebab kerusuhan tersebut.
Menjawab pertanyaan warga sekaligus memberikan klarifikasi terkait desas desus isu kesukuan dalam kericuhan yang terjadi di jalan veteran, akun instagram @Kamidayakkalbar pun memberikan klarifikasi. Menurut akun tersebut, kericuhan terjadi karena ada masalah lahan parkir di sebuah warung makan di jalan tersebut. "Akar masalahnya adalah masalah lahan parkir, selama ini yg markir adalah karyawan toko (Bakso Cakil). Lalu si (A) org Gg. Sukur tsb minta agar mereka yg markir di situ. Pemilik toko mau asalkan pembagian hasil 70% ke tukg parkir, 30% ke pmilik toko, namun si (A) tersebut tidak terima, maunya 100% untuk mereka dan yg punya toko 0%. Otomatis ditolak oleh pmilik usaha." tulis akun tersebut dikutip suarakalbar.id pada Senin (19/12/2022).
Setelah itu, akun Kamidayakkalbar menyebutkan sempat terjadi penyerangan dari pihak yang ingin menguasai lahan parkir. "Ngotot ingin menguasai lahan parkir di toko tsb, timbullah penyerangan dari si (A) tsb sampai berkali². Sebelumnya sudah ditangani dan mediasi dari polisi tetapi pihak si (A) masih juga meneror. Minggu malam (18/12/2022) penyerangan dari kelompok si (A) yg ke-6 kali nya di Bakso Cakil Jl. Veteran, Pontianak." lanjutnya.
Penyerangan itu akhirnya memantik sejumlah pemuda untuk membela saudara-saudaranya yang bekerja di warung makan tersebut.
"Kelompok pemuda yang prihatin terhadap insiden penyerangan di Bakso Cakil berniat untuk membela pihak Bakso Cakil, dikarenakan karyawan² yang bekerja di Bakso Cakil tersebut adalah saudara² mereka." kata akun itu lagi. Kamidayakkalbar pun menegaskan bahwa kericuhan tersebut tidak ada hubungannya dengan masalah suku. Kamidayakkalbar juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang beredar. "Jadi disini tidak ada sangkut paut dengan masalah antar suku. Mohon untuk tidak mudah terpropokasi dengan isu² yang tidak benar." tutupnya.
Sementara itu, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Andi Herindra, yang turun langsung mengamankan kericuhan itu pun menjelaskan bahwa pada beberapa waktu lalu sudah sempat dilakukan mediasi bersama terkait masalah parkir tersebut. "Sudah ada kesepakatan dan keputusanya pengelolaan parkir tersebut dilakukan bersama namun ada kejadian salah paham lagi," kata Andi. Dirinya mengungkapkan tidak ada korban jiwa dalam kerusuhan tersebut.
Sementara itu, sempat terdapat korban luka namun sudah menjalani perawatan dan divisum oleh petugas. "Sesuai kesepakatan kami dari pihak kepolisian akan melakukan tindakan hukum yang berlaku," katanya.
Terkait permasalahan di jalan veteran ini, Andi juga mengimbau masyarakat agar tidak terpancing isu yang beredar agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Pontianak. "Jika terdengar mengatasnamakan kelompok tertentu itu tidak benar, hanya masalah personal terkait parkir," ujarnya.

Sumber: kalbar.suara.com

Kapuas Hulu (ANTARA) - Suku Dayak Iban dan Dayak Tamambaloh bersama Suku Melayu di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat menggelar ritual tolak bala menjelang pelaksanaan Festival Danau Sentarum di Lanjak Kecamatan Batang Lupar daerah perbatasan Indonesia-Malaysia wilayah setempat.

"Ritual adat tolak bala itu dilakukan sebagai salah satu wujud pelestarian tradisi dan meminta restu kepada para leluhur serta meminta kepada sang pencipta alam semesta agar Festival Danau Sentarum berjalan lancar dan diberikan keselamatan," kata Camat Batang Lupar Bulen, kepada ANTARA, di Batang Lupar Kapuas Hulu, Selasa malam.

Disampaikan Bulen, kearifan lokal adat istiadat serta budaya warisan nenek moyang yang masih sangat terjaga di tengah masyarakat itu menjadi daya tarik tersendiri dalam pelaksanaan Festival Danau Sentarum yang akan dimulai pada 1 Desember 2022.

Menurutnya, upacara ritual tolak bala dari tiga etnis itu juga menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Festival Danau Sentarum.

Dia menceritakan pada saat ritual tolak bala, untuk Suku Melayu melakukan ritual di Danau Sentarum, untuk Dayak Iban dilakukan di daratan batas Badau dan Lanjak, sedangkan Suku Tamambaloh melakukan ritual adat tolak bala (pamindara) di batas Lanjak dan Embaloh Hulu.

"Kami lakukan ritual itu secara serentak di lokasi yang berbeda, termasuk saya juga ikut langsung dalam ritual tolak bala itu," kata Bulen.

Dikatakan dia, masyarakat di sekitar kawasan Danau Sentarum sangat mendukung pelaksanaan kegiatan Festival Danau Sentarum, meskipun di tengah keterbatasan, namun masyarakat cukup antusias dalam persiapan Festival Danau Sentarum.

"Saat ini debit air di Danau Sentarum cukup tinggi, memang ada sejumlah rumah warga sempat teredam banjir, namun masyarakat tetap siap mendukung mensukseskan Festival Danau Sentarum," katanya.

Meskipun demikian, Bulen mengajak kepada masyarakat Kecamatan Batang Lupar sebagai tuan rumah kegiatan Festival Danau Sentarum untuk memberikan yang terbaik kepada para tamu dan wisatawan yang akan memadati kawasan Danau Sentarum.

Berbagai persiapan, kata Bulen telah dilaksanakan, termasuk pemasangan baliho, panggung dan stand pameran.

"Sejumlah warung disekitar pusat kegiatan sudah ada beberapa juga berdiri, harapan kami kegiatan itu sukses diselenggarakan dan mendatangkan dampak ekonomi bagi masyarakat," katanya.

Sumber: antaranews.com

Ketapang (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Ketapang Kalimantan Barat memusnahkan barang bukti dari sejumlah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap di antaranya perkara pencurian dan narkotika.

"Barang bukti yang kami musnah itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap, ada perkara pencurian, narkotika dan juga perjudian," kata Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Alamsyah, di Ketapang, Rabu.

Disampaikan Alamsyah, tujuan dilaksanakannya pemusnahan barang bukti dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab jaksa terhadap eksekusi barang bukti sesuai peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Pasal 270 KUHP dan Pasal 30 ayat 1 huruf tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dia menyebutkan barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 63 perkara tindak pidana umum meliputi kasus pencurian sebanyak 20 perkara, kasus narkotika sebanyak 19 perkara dengan barang bukti 220,3 gram bruto dan sembilan butir ekstasi, kasus perjudian sebanyak sembilan perkara dan perkara lainnya ada 15 perkara.

Untuk barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara diblender dan dicampurkan bahan lain sehingga tidak dapat lagi digunakan.

Sedangkan minuman beralkohol dilindas menggunakan alat berat dan untuk barang bukti lainnya dibakar, hingga dihancurkan secara manual.

"Jika kita lihat dari barang bukti yang dimusnahkan sejumlah perkara didominasi kasus pencurian dan narkotika," kata Alamsyah.

Sumber: antaranews.com

Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah menargetkan Juni 2024 akses jalan dari Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung.

Menurut Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Punyoto, saat ini pembangunan Jalan Tol Karang Joang hingga Jembatan Pulau Balang sepanjang 22 kilometer sudah masuk dalam tahap pembebasan lahan.

Kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan jalan tol penghubung dari Bandara Sepinggan ke Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 7 kilometer. Sehingga totalnya 27 kilometer.

“Jalan-jalan yang baru dibangun ini memangkas jarak dan waktu dari jalan yang ada sekarang,” kata Punyoto.

Saat ini dari Balikpapan setidaknya perlu 90 menit paling cepat untuk mencapai IKN di Sepaku, melewati Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, keluar di Pintu Tol Km 38, dan memasuki Jalan Trans Kalimantan yang berbukit-bukit dan berkelok-kelok sepanjang tidak kurang dari 40 km.

Dengan demikian Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu sudah berkantor di IKN tetap bisa cepat mencapai daerah-daerah lain di Indonesia seperti dikerjakannya selama ini.

Pada jadwalnya kelak, di IKN juga akan dibangun bandara militer dan dapat digunakan Presiden. Tahun itu juga Presiden Jokowi direncanakan sudah akan bisa memimpin Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di Istana Negara di Nusantara.

Di kawasan IKN sendiri sudah selesai dikerjakan sejumlah panjang jalan.

“Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat dan sisi timur itu sudah final kita laksanakan,” lanjut Punyoto. Jalan ini juga jalan akses yang penting bagi aktivitas pemerintahan nanti.

Adapun Jalan Lingkar Sepaku Satu, Dua, dan Tiga sudah mencapai 90 persen. Kemudian dilanjutkan dengan jalan Lingkar Sepaku Empat yang baru mencapai 5 persen pengerjaannya,

Jalan-jalan lingkar itu untuk sementara ini sebagai jalan akses bagi truk-truk pembawa material pembangunan perkantoran dan perumahan. Karena itu jalan ini, sama seperti sebagian besar jalan di IKN, masih badan jalan dengan perkerasan dan belum dilapis apa pun di atasnya. 

Sumber: antaranews.com

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian imbau pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) harus menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dengan aturan-aturan yang terukur dan mengikat, sehingga tidak menimbulkan klaster baru penularan Covid-19.

Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah terkait Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa di Ruang Sidang Utama (RSU), Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/11/2020). 

Pilkades akan digelar sekitar dua minggu setelah pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Menurutnya Pilkada dapat menjadi tolok ukur penerapan prokes sebelum terselenggaranya Pilkades.

"Kita tidak ingin kegiatan yang masif di tingkat desa ini dapat menimbulkan penularan atau penyebaran Covid-19, maka kita fokuskan pada pelaksanaan Pilkada dengan protokol Covid-19 sampai dengan 9 Desember perhitungan suara. Kemudian baru kita laksanakan Pilkades dengan aturan yang lebih jelas," jelasnya.

Mendagri akan mengeluarkan Permendagri baru terkait penerapan Prokes pada saat melaksanakan Pilkades. Mendagri mengakui Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades belum sesuai dengan kondisi pandemi saat ini.

Mendagri melanjutkan, apabila peraturan telah jelas dibuat, diharapkan prokes dapat dipatuhi oleh semua pihak. Ia juga mengusung tema utama Pilkades, yaitu desa sehat, desa aman, dan mandiri.

"Kita harapkan Pilkades berjalan aman dari gangguan konvensional dan aman dari media penularan Covid-19 sekaligus membangkitkan gerakan perlawanan desa-desa terhadap Covid-19 dengan calon kepala desa yang memiliki mindset yang sama yaitu untuk menanggulangi Covid-19 di wilayah masing-masing agar kuat bebas dari Covid-19, dan yang kedua bisa menangani dampak sosial-ekonominya," terangnya.

Pelaksanaan Pilkades pasti akan ada konsekuensinya, terutama dalam hal anggaran. Terkait anggaran, Mendagri berharap dapat dibantu dari APBD dan Dana Desa sehingga terselenggaranya Pilkades aman Covid-19.

"Jadi APBD tidak hanya seperti sebelum ada Covid-19, kita harapkan dana APBD untuk Pilkades ditambahkan untuk alat perlindungan. Perlindungan Covid-19 atau mungkin juga dengan hal tertentu dapat didukung dari Dana Desa. Untuk itulah maka kami mohon Bapak Mendes juga bisa memberikan arahan karena program dan anggaran desa ini diatur oleh Mendesa PDTT," tuturnya.

Mendagri juga mengajak Kemenkeu, Kemenkes, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompincam), BNPB, Satuan Gugus Tugas Covid-19, pemimpin tingkat II Bupati/Walikota, dan stakeholder terkait lainnya untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan Pilkades. Misalkan, dengan membentuk Komite Pengawasan untuk pelaksanaan Pilkades.

"Kita juga memohon kepada para kepala daerah juga bisa membentuk komite tadi, komite pengawas di tingkat kecamatan yang dibentuk oleh Bupati/Walikota. Kemudian melibatkan forkopincam di samping Forkopimda, para kapolres, komando distrik militer (dandim), kejaksaan untuk di tingkat kabupaten menjadi bagian dari komisi penyelenggaraan," tandasnya.

Acara tersebut dihadiri secara virtual oleh Menteri Desa, PDTT, Dirjen Perimbangan Keuangan mewakili Menteri Keuangan, Kepala Biro Hukum dan Organisasi mewakili Menteri Kesehatan (Menkes), Karo Bankum yang mewakili Kapolri, Kabagbinkum TNI yang mewakili Panglima TNI, Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri mewakili Kepala BIN, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah mewakili Kepala BPKP, Direktur Peringatan Dini mewakili Kepala BNPB, Gubernur Seluruh Indonesia, Bupati/Walikota yang daerahnya ada Pilkades, Pimpinan Asosiasi Pemerintah Daerah, Pimpinan Asosiasi DPRD, dan Pimpinan Asosiasi Desa.

Sumber: kemendagri.go.id

Sekitar 15 ribu desa disebut memiliki akses internet buruk, bahkan belum terjangkau internet sama sekali sehingga menjadi daerah blankspot. Kolaorasi pemerintah dan swasta diperlukan untuk mewujudkan Indonesia merdeka internet pada 2020.

Sinyal telepon seluler dari dua provider besar di Indonesia seketika hilang saat memasuki Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri. Desa ini berada 45 kilometer di selatan pusat Kabupaten Wonogiri dengan jalur dan medan naik turun.

Desa berpenduduk sekitar 2400 jiwa ini berada di antara perbukitan. Sejumlah warga bercerita harus mencari tempat tinggi atau naik nukit untuk bisa menelpon atau mengirim pesan singkat atau SMS dengan telepon selulernya.

Untuk tersambung dengan internet, mereka harus bergeser sekitar 14 kilometer ke daerah Punung, Pacitan, yang masuk wilayah Jawa Timur. Kepala Desa Tlogoharjo Suwarno bahkan mengatakan komunikasi pribadinya dengan dua anak dan dua cucunya di Jakarta sering kali terkendala.

Belum lagi urusan layanan masyarakat dan laporan ke instansi pemerintah secara onlineyang tentu saja mengharuskan adanya koneksi internet. “Dampak ada tidaknya internet bagi warga sungguh terasa,” ujar Suwarno di Balai Desa Giritontro, Selasa (23/4) .

Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi, memang telah berkomitmen mengatasi kesenjangan internet. Pemerintah menyiapkan satelit Palapa Ring, yang dikenal sebagai ‘tol langit’, untuk menghubungkan seluruh Nusantara dan membuat Indonesiamerdeka internet pada 2020.

Teknologi ini demi menjaga keutuhan bangsa. Mengingat, berdasar hitung-hitungan bisnis, sejumlah operator swasta enggan membangun jaringan di daerah terpencil.

"Kesenjangan akses internet harus kita atasi,” kata Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, akhir Maret lalu.

Sebelum sinyal ponsel dan internet yang difasilitasi pemerintah masuk, selama empat bulan ini warga desa Giritontro mengandalkan jaringan yang disediakan Net1, metamorfosis perusahaan produsen CDMA Ceria.

Dengan mengandalkan frekuensi 450 MHz, BTS Net1 yang berada 30 kilometer dari desa ini disebut mampu memberi layanan internet hingga sejauh 100 kilometer. Untuk menerima sinyal, warga harus menyediakan perangkat router seharga Rp499 ribu, memperkuatnya dengan antena, dan mengisi pulsa dari produk tersebut.

Warga lokal pun digandeng sebagai mitra untuk mengenalkan layanan ini. “Sambil berjualan sayur keliling, saya jualan modem. Jadi bukan cuma dapat untung, saya juga bisa bantu orang sini dapat internet,” ujar Utomo, 60 tahun, warga Tlogoharjo yang memasarkan produk Net1 selama empat bulan ini.

Kades Warno pun merasa ikut terbantu. “Layanan warga dan laporan vertikal pun lancar. Sinyal internet ini sangat membantu masyarakat,” ujarnya.

CEO Net1 Larry Ridwan menjelaskan masuknya Net1 ke desa-desa di daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar ini sejalan dengan perhatian pemerintah supaya warga setempat mendapat akses internet yang sama dengan wilayah kota.

Apalagi, menurut Larry, ada sekitar 15 ribu desa punya akses internet buruk dan tanpa layanan internet sama sekali. Jumlah itu separuh dari jumlah desa tertinggal seperti dicatat pemerintah.

“Tujuan kami untuk membuka mata bahwa daerah di Jawa, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, saja masih banyak desa yang tanpa sinyal internet, apalagi di luar Jawa,” tutur Larry saat menyambangi Desa Giritontro, Selasa (23/4).

Untuk itu, Larry mengatakan siap membantu pemerintah dalam program Indonesia merdeka internet 2020 terwujud. Antara lain dengan terus membangun infrastruktur telekomunikasi di desa, termasuk mendirikan satu BTS lagi di Giritontro. “Kami siap berkolaborasi agar agenda pemerintah terjadi dengan baik,”ujarnya.

Larry percaya akses ke dunia maya mampu mendongkrak ekonomi. Bukan hanya taraf hidup warga sebagai mitra penyedia teknologi Net1 yang kini telah berjumlah 2000 mitra senasional, melainkan juga mampu mengembangkan desa.

“Internet bisa digunakan untuk mengangkat potensi desa, seperti hasil tani di sini, jagung dan kacang tanah, juga pariwisata, bisa diekspose,” kata dia.

Sumber: Artikel Kominfo

Visi Desa

“BERSAMA MEMBANGUN MENUJU DESA KUALAN HILIR YANG SEMAKIN BAIK TRANSPARAN HANDAL DAN BERDAYA SAING”

Misi Desa

1. Melaksanakan Kepemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan Pembangunan;
3. Melaksanakan Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Menumbuh Kembangkan Semangat Kegotongroyongan.

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Kualan Hilir